Pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di sebuah ruang bersahaja itu tensi intelektual mengalir deras. Para ilmuwan, diplomat, dan analis kebijakan luar negeri berkumpul dalam sebuah diskusi bertajuk “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki.”
Forum tersebut bukan sekedar menyoal agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emir- at Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Lebih dari itu, FGD menelisik pertanyaan besar yang menyelin- ap di benak banyak orang: ke mana sebenarnya In- donesia ingin dibawa di kancah global?
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan potensi Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin baru dari kawasan Global South. Ia menyebut Prabowo punya peluang besar untuk menggalang sol- idaritas negara-negara berkembang dan memberi arah baru dalam arsitektur dunia. Tapi Syahganda tidak berhenti di situ. Ada catatan tegas yang ia si- sipkan: komunikasi.
“Komunikasi politik kita belum sepadan dengan langkah besar yang ingin ditempuh,” ujarnya singkat namun sarat peringatan. Di zaman ketika diplomasi lebih sering dipertarungkan di ruang persepsi ke- timbang meja negosiasi, narasi yang keliru bisa me- nenggelamkan niat baik.
Suasana forum mulai menghangat ketika Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, berbicara. Dengan nada datar tapi argumentasi berlapis baja, ia menyodorkan tafsir realis atas dunia interna- sional yang disebutnya sebagai arena anarkis. Bagi Teguh, kesalahan besar Indonesia adalah berpindah ketergantungan dari satu hegemon ke hegemon lain.
“Antitesis dari ketergantungan bukan beralih kes- etiaan,” ujar Teguh. “Antitesisnya adalah ketiadaan ketergantungan sama sekali.” Kalimat itu mengeras di udara seperti palu godam, mengingatkan bahwa kedaulatan bukan sekadar simbolik, melainkan soal relasi yang setara, tanpa subordinasi. Ia pun meng- utip Kant: perdamaian hanya mungkin jika semua berdiri sejajar.
Dr. Zarman Syah menambahkan dimensi historis da- lam percakapan. Indonesia, katanya, punya “investa- si lama dalam perdamaian dunia.” Sebuah modal diplomasi yang kerap dilupakan. Ia menegaskan bahwa misi luar negeri Presiden Prabowo seharus- nya menyambung napas panjang diplomasi damai Indonesia, dan bukan sekadar seremonial. Diploma- si, kata Zarman, harus membawa hasil konkret, ter- masuk dalam ekonomi.
Diskusi itu menghadirkan tiga pemantik utama: Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa. Ketiganya memberi pembacaan mendalam atas relasi Indonesia dengan Timur Ten- gah dan Turki. Dr. Hilmy, dalam refleksi tajamnya, menyebut bahwa diplomasi sejati bukan hanya soal manuver politik, tetapi juga pertarungan nilai. “Tan- pa wajah etik, diplomasi kehilangan legitimasi,” kata Hilmy.
Para penanggap lain tak kalah tajam. Dr. Indra Ku- suma Wardhani dan Dr. Rizal Darmaputra menegas- kan bahwa diplomasi Indonesia perlu menyentuh sisi konkret—ekonomi, teknologi, kerja sama industri. Bukan hanya parade protokoler. Sementara Prof. Iswandi Syahputra dan Dr. Rahmi Fitrianti menyeru- kan agar kekuatan lunak Indonesia—budaya, spiri- tualitas, dan gotong royong—diangkat ke panggung global sebagai senjata diplomasi yang sejati. “Sering kali kita lupa, nilai-nilai lokal adalah soft power yang paling tahan uji,” kata Iswandi.
Sikap Indonesia atas Palestina juga menjadi sorotan. Smith Alhadar dan Omar Thalib menekankan bahwa kunjungan Prabowo ke kawasan konflik tidak boleh netral-netral amat. “Dalam situasi ketidakadilan, ne- tralitas adalah keberpihakan pada penindas,”kata Smith, menggemakan kutipan Desmond Tutu yang menggigit.
Suara lain datang dari Hanief Adrian, pengamat geopolitik. Ia melihat bahwa diplomasi Prabowo tak boleh berhenti di gestur diplomatik. “Yang kita per- lukan adalah sinergi antara diplomasi, ekonomi, dan pendidikan geopolitik untuk rakyat,” ujarnya. Diplo- masi, dalam tafsir Hanief, bukan ranah elite semata, tapi soal pengaruh yang dirasakan oleh rakyat biasa di pasar, di kelas, di ladang.
Ir. Wahyono menimpali dengan keprihatinan: diplo- masi luar negeri seringkali hanya dimengerti elite. Ia mengusulkan agar negara membuka kanal pendi- dikan publik tentang geopolitik agar rakyat memaha- mi, bukan menebak-nebak, posisi Indonesia.
Menjelang akhir diskusi, moderator membacakan kutipan Edward Said: “There is no power without knowledge, and no knowledge without power.” Se- buah isyarat kuat bahwa diplomasi sejati bukan ha- nya milik istana dan kementerian, melainkan milik bangsa yang melek geopolitik.
Indonesia, dalam kalimat-kalimat yang tertinggal dari diskusi ini, tampak tengah menulis babak baru dalam politik luar negerinya. Tapi seperti kata Albert Camus, “To be neither victim nor executioner requires a firm and relentless engagement.” Maka pertanyaannya: akankah Indonesia memilih menjadi bangsa yang ber- jarak aman dari sejarahnya, atau tampil sebagai pelaku sejarah yang tahu ke mana hendak melangkah?
Satu hal yang tak bisa dibantah: forum ini bukan sekadar ruang debat. Ia adalah cermin. Dan seperti semua cermin yang jujur, ia menunjukkan wajah kita apa adanya—serta arah mana yang layak ditempuh.
Peserta FGD: Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa, Dr. Rizal Darma- putra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Sudarto, juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Hanief Adrian.@
