Latar Belakang
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran (shifting) signifikan dalam pola kepemimpinan yang menyebabkan gejolak geopolitik (geopolitical shock) dalam tata kelola hubungan internasional, khususnya peranan Amerika Serikat sebagai kekuatan adikuasa dunia. Kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya menandai babak baru dalam arah kebijakan luar negeri Paman Sam yang semakin konfrontatif, unilateral, dan berorientasi mengutamakan kepentingan AS (America First). Pendekatan ini memperlihatkan kecenderungan Washington untuk tidak lagi berperan sebagai penjamin stabilitas tatanan global yang bebas dan damai dalam perspektif teori perdamaian yang demokratis (democratic peace theory), melainkan sebagai aktor hegemonik yang menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militernya secara agresif untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.
Di bawah kepemimpinan Trump periode kedua, Amerika Serikat menunjukkan sikap yang semakin arogan dalam hubungan internasional. Dengan dalih menjalankan kembali Doktrin Monroe yang ia modifikasi menjadi Doktrin ‘Donroe’ (Donald-Monroe), AS menggunakan pendekatan koersif dalam menegaskan hegemoninya di Belahan Dunia Barat (Western Hemisphere). Dimulai dari tindakan sepihak terhadap Venezuela, Militer AS melakukan blokade laut dengan dalih memberantas perdagangan narkoba dilanjutkan dengan operasi penculikan Presiden Nicolás Maduro. Ancaman tersebut meluas hingga ke Kuba, memperkuat kendali atas Terusan Panama, hingga wacana aneksasi wilayah Greenland dari Denmark yang secara terbuka mengabaikan prinsip kedaulatan negara lain walaupun sudah berakhir dengan perundingan.
Dalam isu Timur Tengah, Trump berinisiatif secara sepihak mendirikan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk rekonstruksi Jalur Gaza bersama Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. BoP ini sebenarnya merupakan gagasan Jared Kushner, menantu Trump yang juga penasehat senior Presiden dan sangat dekat dengan PM Netanyahu dari Israel. Begitu dekatnya relasi pribadi Trump dan Netanyahu, hingga Militer AS tanpa mandat dari Kongres mempersiapkan pasukan di bawah grup kapal induk USS Abraham Lincoln dan IDF (Israeli Defence Force) untuk bersiap menginvasi Iran dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah seperti Hezbollah Libanon dan Houthi Yaman yang mereka anggap anggap ancaman bagi Israel.
Selain itu, hubungan Amerika Serikat dengan sekutu tradisionalnya yaitu Kanada dan Uni Eropa yang seluruhnya kecuali Republik Irlandia dan Austria merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), mengalami penurunan signifikan akibat sikap Trump yang konfrontatif dan menekan. Trump menggunakan tekanan tarif dagang sebagai instrumen politik luar negeri yang memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan banyak mitra dagangnya. Kebijakan tarif digunakan bukan semata sebagai alat perlindungan ekonomi domestik, tetapi sebagai sarana tekanan politik untuk memaksakan kepentingan Amerika Serikat terhadap negara lain. Strategi ini melemahkan prinsip perdagangan bebas dan multilateralisme yang sejak berakhirnya Perang Dunia II dan berlakunya Sistem Bretton Woods menjadi fondasi sistem ekonomi-politik global.
Lebih jauh, pemerintahan Trump kembali menarik Amerika Serikat dari berbagai organisasi dan kesepakatan internasional, termasuk forum-forum multilateral yang selama ini menjadi pilar tata kelola global. Sikap ini memperkuat kesan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berkomitmen pada kepemimpinan kolektif, melainkan lebih memilih pendekatan unilateral yang mengutamakan dominasi dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, legitimasi tatanan internasional yang selama secara unipolar dipimpin Amerika Serikat semakin tergerus dan mengarah pada tatanan multipolar.
Reaksi dari negara-negara Barat terhadap kepemimpinan Trump juga semakin terlihat. Sejumlah pemimpin Barat secara terbuka menunjukkan ketidaknyamanan terhadap arah kebijakan Amerika Serikat. Salah satu contoh paling mencolok adalah pernyataan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dalam World Economic Forum di Davos, yang menegaskan niat negaranya untuk memperkuat kerja sama dengan Cina dan negara-negara dunia ketiga serta mengakui bahwa tatanan dunia lama yang dipimpin Amerika Serikat telah berakhir. Pernyataan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Amerika Serikat di antara sekutu-sekutunya sendiri.
Dalam konteks global yang lebih luas, melemahnya kepemimpinan Amerika Serikat setelah kegagalan politik Neokonservatif dalam menjaga stabilitas dunia pasca invasi AS ke Afganistan dan Irak, membuka ruang bagi kebangkitan dan konsolidasi kekuatan besar lainnya, terutama Cina dan Rusia. Cina semakin aktif memperluas pengaruhnya melalui inisiatif ekonomi, diplomasi, dan militer, sementara Rusia berupaya mempertegas posisinya sebagai kekuatan strategis melalui pendekatan keamanan dan geopolitik yang agresif. Rivalitas antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia kini menjadi poros utama dalam pertarungan great powers yang menggoncang tatanan geopolitik dan membentuk ulang struktur kekuasaan global. Atas dasar situasi geopolitik ini, Trump secara terbuka kembali menggunakan politik Neokonservatif yaitu menjaga dominasi AS sebagai penjaga perdamaian global dengan cara yang keras (hawkish).
Dalam konteks internasional, kebijakan hawkish luar negeri AS era Trump tentu membuka kesempatan terbentuknya situasi multipolar, bahkan geopolitik multiblok di mana akan terbentuk blok-blok baru yang terlepas dari orbit AS, Rusia, Cina bahkan Uni Eropa. Misalnya, Turki dan Saudi sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah karena sukses menumbangkan Rezim Bashar Al Assad dengan cara membantu gerilyawan Haiat at-Tahrir as-Syam pimpin Mohammad Al Jaulani atau Ahmed Al Sharaa. Iran sebelumnya dikenal sebagai blok kecil yang menyokong organisasi-organisasi gerilyawan seperti Hamas, Hezbollah Libanon dan Houthi Yaman serta aktor-aktor non-negara lainnya.
terhadap situasi regional Asia, misalnya Jepang dan Korea Selatan yang sedang meningkatkan anggaran pertahanan dan menguatkan aliansinya karena menghadapi ancaman invasi Cina ke Taiwan dan Laut Jepang. Negara-negara ASEAN, terpecah dalam menyikapi ekspansi bisnis dan militer Cina di mana Malaysia, Thailand dan Myanmar lebih melihat ekspansi Cina sebagai kesempatan sementara Vietnam dan Filipina melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan, sementara Indonesia bersikap netral dan cenderung ambivalen karena ekspansi Cina tidak secara langsung mengancam territorial negara kita, kecuali klaim Cina atas teritori Nine Dash Line atas Laut Natuna Utara yang merupakan bagian Laut Cina Selatan.
Bagi Indonesia, gejolak geopolitik ini memiliki implikasi strategis yang sangat penting. Kita memiliki hubungan baik dengan negara-negara adikuasa atau Great Powers yaitu Amerika Serikat, China, Uni Eropa bahkan Rusia yang merupakan mitra Indonesia dalam bidang ekonomi. Ketegangan global yang dipicu oleh kebijakan agresif Amerika Serikat dapat memengaruhi stabilitas perdagangan, investasi, serta posisi diplomatik Indonesia. Selain itu, meningkatnya rivalitas Great Powers menuntut Indonesia untuk memperkuat kapasitas diplomasi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri yang independen agar tetap mampu melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.
Indonesia tidak memberikan perlawanan dalam menghadapi tekanan kebijakan dagang dengan AS dan menyelesaikannya dengan negosiasi Pemerintahan Prabowo dalam menerima tarif dagang 19 persen. Walaupun sebenarnya negosiasi ini berupaya mengimbangi dominasi barang impor dari Cina dan ekspor bahan baku dari Indonesia ke negeri Tirai Bambu itu. Dalam pertemuan di Davos, Presiden Prabowo bahkan tanpa ragu atas ajakan Trump ikut menandatangani pembentukan Board of Peace sebagai salah satu pendiri, dan bersiap menyumbangkan USD 1 Miliar untuk rekonstruksi Gaza.
Dalam konteks inilah, diperlukan ruang diskusi yang komprehensif dan strategis untuk membahas arah politik luar negara Amerika era kepemimpinan Trump, dampaknya terhadap gejolak geopolitik yang mengarah pada multiblok, serta implikasinya bagi Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, GREAT Institute memandang perlu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik di Ambang Perang Multiblok”.
B. Tujuan Kegiatan, Ruang Lingkup Kegiatan, dan Hasil yang Diharapkan
FGD ini bertujuan untuk:
- Menganalisis arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump periode kedua dan dampaknya terhadap tatanan global.
- Mengkaji bentuk-bentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk penggunaan tarif, tekanan diplomatik, dan tindakan sepihak.
- Menganalisis respon sekutu tradisional AS serta rival geopolitiknya terhadap kepemimpinan Trump.
- Mengidentifikasi dampak kebijakan Amerika Serikat terhadap rivalitas great powers, khususnya dengan China dan Rusia.
- Menganalisis implikasi gejolak geopolitik akibat kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap Asia Tenggara dan peran strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza.
C. Keterangan Kegiatan
| Tema Kegiatan | : | Amerika Era Donald Trump dan Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang |
| Hari dan Tanggal | : | Jumat, 30 Januari 2026 |
| Waktu | : | 14.00 sampai dengan 17.00 |
| Tempat | : | Kantor GREAT Institute, Jl. Taman Gunawarman Timur No. 15, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. |
D. Susunan Pembicara Focus GREAT Discussion
| Opening Speech | : | Moh. Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Penasihat GREAT Instute |
| Moderator | : | Hanief Adrian, S.T., M.I.P., Peneliti GREAT Institute |
| Pemantik | : | Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Rizal Darma putra, Direktur Eksekutif LEPPRESSI) Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Austria dan kantor PBB di Wina 2017-2021 |
| Narasumber | : | Dr. Sidratahta Mukhtar, Dosen FISIP UKI Mayjen TNI Assoc. Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H Komjen Pol (Purn.) Prof. Dr. H. Iza Fadri, S.I.K., S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Dr. Hendra Manurung., Dosen Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan (UNHAN) Dr. Arif Darmawan, M.Si., Koordinator Pusat Riset Kebijakan Strategis Kawasan Asia Tenggara LPPM Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Smith Al Hadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Dr. Zarman Syah, Ph.D., Wakil Ketua Umum DNIKS Dr. Nurhayati Assegaf, S.E., M.Si., WPL Global Ambassador for Sustainable Development Goals (SDGs) Ramadhan Pohan, Anggota Dewas LKBN ANTARA Dr. Sunoto, S.I.P., M.DS., Psc., Edna Caroline Pattisina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies Dr. Safriady, S.Sos, M. I. Kom., |
E. PERS RELEASE
Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global era Donald Trump, prinsip klasik “Si vis pacem, para bellum” kembali bergema. Artinya, jika menginginkan perdamaian, maka kesiapan menghadapi perang menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Ungkapan ini mencerminkan pentingnya kesiapsiagaan dalam konteks pertahanan dan keamanan, serta sering digunakan dalam filosofi politik dan hubungan antarnegara.
Hal itu mengemuka dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertema “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang” yang digelar GREAT Institute, Jumat (30/1/2026).
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Austria, Dr. Darmansjah Djumala, memperingatkan bahwa kebijakan sepihak (unilateral) Amerika Serikat di bawah Trump dapat meruntuhkan tatanan global. Efek domino dari tindakan Trump yang juga mengejutkan para sekutunya tersebut bisa mengerikan, di mana negara-negara besar lain akan merasa bebas melakukan hal serupa di kawasan mereka.
“Unilateralisme regional akan menghasilkan resultante berupa unilateralisme global. Jika satu negara melanggar pakem, yang lain akan ikut bertindak sepihak,” ujar mantan Ketua Dewan Gubernur IAEA tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, yang fokus mengkaji isu pertahanan, keamanan, dan kebijakan strategis, juga turut menyoroti sepak terjang kepemimpinan Donald Trump dan pimpinan dunia lainnya. Lembaga ini menyinggung fenomena kepemimpinan personalistik.
“Keputusan berani Trump, seperti perintah penangkapan Presiden Venezuela, adalah contoh nyata bagaimana persepsi individu pemimpin mengubah arah politik internasional,” ungkap Rizal.
Menurut Rizal, selain Donald Trump, pemimpin seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, hingga Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki gaya kebijakan luar negeri yang dipengaruhi kuat oleh karakter individu (idiosyncratic).
Menghadapi kondisi dunia saat ini, para pakar menyarankan Indonesia memperkuat beberapa pilar strategi. Pertama yaitu Inclusive Security, tidak boleh lagi menggantungkan pertahanan kepada negara adidaya.
“Kita harus mandiri agar tidak didikte oleh kekuatan luar,” tegas Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa.
Kedua melalui diplomasi berbasis nilai moral dan etika, dengan modal sejarah seperti Spirit KAA dan Gerakan Non-Blok, dan ketiga strategi Negative Peace ke Positive Peace. Hal ini terkait langkah Prabowo bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang menurutnya sebagai langkah taktis yang tepat.
“Kita butuh negative peace dulu menghentikan pembunuhan di Gaza sekarang juga sebelum bisa bicara tentang perdamaian jangka panjang (positive peace),” ujarnya.
Menutup diskusi, Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, menekankan bahwa senjata secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa dukungan rakyat. Ia menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang jernih dari pihak istana untuk meredam sentimen negatif terkait keterlibatan Indonesia di isu Gaza.
“Prabowo memerlukan kekuatan rakyat. Jika perang besar benar-benar terjadi, persatuan antara pemimpin dan rakyat adalah kunci utama agar kita mampu bertahan,” pungkas Hanief.
Diskusi ini dihadiri oleh jajaran pakar pertahanan, akademisi dari Unhan dan Universitas Pertamina, hingga tokoh senior media, menandakan urgensi kewaspadaan nasional di awal tahun 2026 ini.
F. Penutup
Dari Focus GREAT Discussion dengan tema “Amerika Era Donald Trump dan Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang” ini menegaskan bahwa di tengah kembalinya Donald Trump dan menguatnya gejolak geopolitik multiblok yang kian mendekati situasi konflik terbuka, Indonesia tidak boleh bersikap reaktif ataupun terseret arus rivalitas kekuatan besar. Indonesia justru dituntut untuk menegaskan kembali politik luar negeri bebas-aktif yang lebih asertif dan berbasis nilai, memperkuat keterlibatan kritis dalam forum-forum perdamaian global dengan garis merah yang jelas, serta membangun arsitektur keamanan nasional yang terpadu antara kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi strategis. Pada saat yang sama, penguatan ketahanan nasional melalui diplomasi ekonomi, pertahanan maritim, dan keamanan siber menjadi prasyarat agar Indonesia tetap berdaulat, resilien, dan mampu memainkan peran sebagai penyeimbang serta jembatan dialog di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan transaksional.
