Pendahuluan: Metodologi dan Temuan Kunci
Konferensi pers yang diselenggarakan oleh GREAT Institute pada 31 Oktober 2025 di Jakarta, dengan tajuk "Pergeseran Paradigma: Membawa Optimisme dan Catatan Kritis," menjadi kajian krusial yang mengevaluasi kinerja satu tahun Presiden Prabowo Subianto. Riset ini didasarkan pada metodologi mixed method yang solid: survei opini publik terhadap 422 responden WNI dengan margin of error ±5%, data sekunder dari lembaga-lembaga resmi (BPS, BI, Kemenkeu), serta analisis Big Data dari 4,79 juta unggahan di berbagai platform media sosial dan mainstream.
Temuan fundamental riset ini adalah tingginya tingkat kepuasan publik. Sebanyak 85,8% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo secara keseluruhan, mengindikasikan penerimaan luas terhadap arah dan gaya kepemimpinan yang baru. Optimisme ini, menurut GREAT Institute, berakar pada adanya Pergeseran Paradigma pemerintahan—sebuah orientasi kebijakan yang bergeser signifikan dari pembangunan yang fokus pada oligarki atau supply-side, menuju model Ekonomi Kerakyatan yang mengedepankan demand-side dan inklusivitas. Esai ini akan mengupas faktor-faktor pendorong optimisme ini serta menganalisis secara kritis tantangan implementasi yang harus segera diatasi.
I. Fondasi Optimisme: Pergeseran Paradigma Ekonomi
Pergeseran paradigma ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo adalah perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan supply-side (sisi penawaran) yang cenderung berfokus pada investasi padat modal dan struktur oligarkis, menuju pendekatan Ekonomi Kerakyatan berbasis demand-side (sisi permintaan) yang mengutamakan inklusivitas dan peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga. Perubahan ini menjadi fondasi utama tingginya optimisme publik.
1. Program Makan Bergizi (MBG) sebagai Intervensi Demand-Side
Program Makan Bergizi (MBG) adalah program unggulan yang menjadi motor pendorong utama optimisme publik. Program ini merupakan intervensi ekonomi yang strategis, bukan sekadar bantuan sosial, karena menciptakan permintaan agregat yang besar di sektor pangan lokal.
· Awareness dan Kepuasan: Program ini berhasil mencapai tingkat kepuasan fungsional sebesar 70,4%. Dan berdasarkan survey dilakukan, sebanyak (89,8%) masyarakat merasa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermanfaat bagi Masyarakat.
· Hal ini menunjukkan penerimaan dan pengakuan luas terhadap manfaat langsung program.
· Akselerasi Realisasi: Realisasi MBG menunjukkan kecepatan luar biasa, mencapai 36,62% hingga Oktober 2025, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 (19%).
Namun, akselerasi ini harus dibarengi dengan perhatian pada kualitas implementasi dan penyerapan anggaran. GREAT Institute mencatat perlunya Evaluasi Kualitas MBG (8,5% isu perbaikan yang diminta publik) dan rendahnya penyerapan anggaran kumulatif dari proyeksi ideal Kurva S.
2. Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai Pilar Struktur Ekonomi Kerakyatan
Kopdes dirancang sebagai instrumen struktural untuk mendukung efektivitas MBG dan mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan untuk mendisrupsi rantai pasok panjang yang sering merugikan produsen kecil.
· Keyakinan Publik: Sebanyak 71,8% publik yakin Kopdes mampu memperkuat ekonomi desa dan memperluas akses permodalan. Keyakinan ini menunjukkan penerimaan terhadap model ekonomi yang berpusat pada desa.
· Fungsi Utama: Kopdes menjalankan fungsi agregasi permintaan (demand aggregation) di tingkat lokal. Dengan mengumpulkan permintaan dari desa-desa, Kopdes memungkinkan koperasi mencapai skala ekonomi (economies of scale), sehingga biaya operasional dan harga pokok menjadi lebih efisien.
· Progres Implementasi: Kecepatan implementasi Kopdes terlihat dari pembangunan 17.000 gerai yang telah direalisasikan per akhir Oktober 2025. Program ini didorong oleh mandat Inpres dan dukungan pendanaan dari Himbara dan Sisa Anggaran Lebih (SILPA).
3. Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga
Pergeseran paradigma yang inklusif ini memberikan dampak langsung pada tingkat kesejahteraan mikro.
· Persepsi Kesejahteraan: Mayoritas responden, sebesar 71,8%, menyatakan merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih baik.
· Dukungan Makro Inklusif: Optimisme ini didukung oleh indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih merata:
o Nilai Tukar Petani (NTP) naik signifikan hingga 124 per September 2025, mengindikasikan perbaikan daya tawar petani.
o Penurunan Tingkat Kemiskinan hingga 8,47%, yang merupakan rekor terendah dalam sejarah, menunjukkan bahwa elastisitas penurunan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi telah membaik.
4. Daya Beli Masyarakat dan Tantangan Lapangan Kerja Formal
Peningkatan kesejahteraan rumah tangga secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat.
· Daya Beli yang Lebih Baik: Sebanyak 62,1% publik merasa memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan perbaikan kemampuan konsumsi.
· Paradoks Kualitas Kerja: Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) rendah (4,76%), publik masih merasakan kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor informal (hampir 60%), sementara pekerjaan yang dicari adalah pekerjaan formal (yang menjamin pendapatan tetap dan keberlanjutan).
· Rekomendasi: Untuk mengatasi paradoks ini, GREAT Institute merekomendasikan pemerintah untuk fokus mendorong kembali investasi di industri padat karya (sektor manufaktur) guna meningkatkan serapan tenaga kerja formal, serta membuat dashboard lowongan kerja formal yang transparan.
II. Pilar Kepuasan: Kinerja Politik dan Tata Kelola
Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo tidak hanya didukung oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kinerja yang kuat di bidang politik, penegakan hukum, dan diplomasi luar negeri. Sektor ini menunjukkan adanya komitmen terhadap reformasi tata kelola pemerintahan.
1. Pemberantasan Korupsi sebagai Agenda Utama
Penegasan terhadap upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor pilar terkuat yang mendongkrak optimisme publik dan kepuasan.
· Tingkat Kepercayaan: Sebanyak 89,8% publik menyatakan puas dan setuju bahwa upaya pemberantasan korupsi di masa pemerintahan ini dinilai lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Angka ini mencerminkan tingginya harapan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil.
· Fokus pada Aset Negara: Sentimen positif ini didorong oleh tindakan nyata dalam penegakan hukum, seperti penyelamatan aset strategis negara (misalnya, kasus logam tanah jarang di Bangka Belitung) dan penanganan kasus korupsi skala besar dengan melibatkan institusi penegak hukum yang berwenang.
· Dominasi Isu: Isu Pemberantasan Korupsi menjadi isu utama yang diminta publik untuk diperbaiki, dengan frekuensi mencapai 20,6%, menggarisbawahi pentingnya isu ini dalam benak masyarakat.
2. Kebebasan Berpendapat dan Ruang Sipil (dengan Catatan Kritis)
Persepsi terhadap kebebasan sipil dan ruang berekspresi juga menjadi salah satu penentu kepuasan terhadap tata kelola politik.
· Kepuasan Mayoritas: Mayoritas publik (81,8%) merasa kebebasan berpendapat lebih baik. Tingginya interaksi dan percakapan di ruang digital, yang dicatat melalui analisis Big Data, mendukung pandangan bahwa ruang publik masih dipandang terbuka.
· Kekhawatiran Sipil: Meskipun demikian, kepuasan ini disertai catatan kritis terkait insiden penangkapan aktivis pasca-aksi Agustus. Kasus ini menimbulkan perasaan was-was di sebagian masyarakat dan berpotensi mengikis kepercayaan terhadap jaminan kebebasan sipil.
· Rekomendasi: GREAT Institute secara tegas merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan pembebasan aktivis politik yang tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
3. Diplomasi Luar Negeri dan Peran Kunci dalam Isu Palestina
Kinerja Presiden di kancah global dinilai sangat positif, menempatkan Indonesia pada posisi strategis di mata dunia.
· Apresiasi Tinggi: Sebanyak 89,8% publik menyatakan puas dengan kinerja diplomasi luar negeri Presiden Prabowo.
· Isu Palestina: Sentimen positif ini melonjak, terutama karena peran aktif Presiden dalam isu kemerdekaan Palestina dan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution). Sebanyak (89,5%) Masyarakat mengatakan setuju (gabungan setuju dan sangat setuju) merasa puas dengan pencapaian Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
· Peran Global: Penampilan dan inisiatif Presiden di forum-forum internasional, seperti Sidang Umum PBB dan KTT Gaza, menempatkan Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dunia, yang sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif.
4. Purbaya Effect dan Dorongan Reformasi Kabinet
Purbaya Effect adalah fenomena unik yang meningkatkan sentimen positif terhadap tata kelola pemerintahan. Fenomena ini merujuk pada dampak positif dari pengangkatan figur-figur berkapasitas tinggi dalam kabinet.
· Menteri Terfavorit: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dinobatkan sebagai menteri terfavorit dengan skor tertinggi (826), jauh di atas menteri-menteri lainnya.
· Legitimasi Reformasi: Purbaya Effect mencerminkan persepsi publik bahwa Menteri Keuangan memiliki legitimasi langsung dari Presiden untuk melakukan kritik internal dan reformasi struktural. Hal ini memberikan sinyal bahwa agenda reformasi tata kelola menjadi prioritas tertinggi.
· Tuntutan Evaluasi: Terkait tata kelola, sebanyak 5,0% publik meminta adanya Reshuffle Kabinet, yang ditujukan kepada menteri yang dinilai berkinerja rendah dan tidak sejalan dengan agenda Pergeseran Paradigma.
III. Catatan Kritis dan Tantangan Implementasi
Meskipun optimisme tinggi, keberlanjutan capaian ini dipertanyakan jika pemerintah mengabaikan catatan kritis yang diajukan oleh GREAT Institute.
1. Paradoks Kualitas dan Penyerapan Anggaran MBG
Tantangan terbesar dalam program unggulan adalah antara kuantitas dan kualitas. Publik menuntut Evaluasi Kualitas MBG (8,5% frekuensi), terutama terkait standar makanan yang disajikan.
Secara finansial, terdapat anomali penyerapan anggaran. Grafik menunjukkan bahwa realisasi kumulatif anggaran MBG berada jauh di bawah Target Kumulatif Kurva S yang telah diproyeksikan. Penyerapan anggaran per Oktober 2025 masih di bawah Rp 1 triliun, padahal proyeksi ideal menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. GREAT Institute memperingatkan bahwa upaya pemaksaan percepatan anggaran di akhir tahun dapat mendorong impor atau mengurangi kualitas program. Rekomendasi utamanya adalah:
· Fokus beralih ke optimalisasi proses dan kualitas, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
· Pentingnya digitalisasi Kopdes untuk memantau pencairan dana dan penggunaannya secara transparan, memastikan dana MBG dan Kopdes benar-benar terserap di level lokal.
2. Isu Demokrasi dan Kebutuhan Reshuffle Kabinet
Aspek tata kelola juga memerlukan perbaikan, terutama terkait komposisi kabinet. Sebanyak 5,0% responden secara eksplisit meminta adanya Reshuffle Kabinet.
· Menjaga kebebasan berpendapat, walaupun saat ini telah dilakukan, dan rakyat telah merasa bebas, namun secara emosi terdapat kekhawatiran. Seperti penangkapan aktivis, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Saran kami, Presiden Prabowo melakukan pembebasan para aktivis pada peristiwa Agustus 2025.
· Evaluasi Menteri Kinerja Rendah: Permintaan reshuffle ini ditujukan kepada menteri yang dinilai berkinerja rendah, seperti Bahlil dan Pigai, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat pergeseran paradigma.
· Pentingnya Konsistensi Paradigma: Presiden perlu memastikan bahwa menteri di sektor-sektor kunci (seperti Sumber Daya Alam) juga memiliki semangat pro-ekonomi kerakyatan, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada koperasi desa untuk mengelola tambang skala kecil.
· Rekomendasi Politik: GREAT Institute menekankan bahwa survei adalah instrumen sah untuk mengetahui persepsi publik, sehingga menteri harus merespons hasil tersebut dengan perbaikan, bukan menolaknya. Presiden perlu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan evaluasi kabinet demi meningkatkan efisiensi dan konsistensi kebijakan di tahun kedua.
Kesimpulan: Menjaga Kualitas Demi Keberlanjutan
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ditandai dengan pencapaian yang spektakuler dalam hal optimisme publik (85,8%). Keberhasilan ini adalah buah dari pergeseran paradigma yang berani, memindahkan fokus ekonomi ke akar rumput melalui MBG dan Kopdes, didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan diplomasi yang diapresiasi.
· Namun, keberlanjutan optimisme ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi jurang antara kuantitas (kecepatan realisasi) dan kualitas (efektivitas program). Tantangan utama di tahun kedua adalah mengubah catatan kritis menjadi agenda prioritas: memastikan kualitas MBG terjaga, menyeimbangkan investasi ke sektor padat karya, dan menjamin kebebasan sipil. Dengan keberanian untuk melakukan evaluasi diri (seperti yang ditunjukkan dalam Purbaya Effect), melakukan pembebasan para aktivis pada peristiwa Agustus 2025, dan menindaklanjuti rekomendasi kritis, Pergeseran Paradigma ini berpotensi menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.