Ketika dunia makin terjerat dalam perang tarif yang dipicu proteksionisme ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada dilema historis: tunduk pada pusaran kekuatan besar atau membangun jalannya sendiri.
Dalam Focus Group Discussion bertema “Pra- bowonomics di Era Tariff War” yang digelar GREAT Institute, Kamis (24/04), para ekonom, pengambil kebijakan, dan pelaku industri menyatukan suara: Indonesia membutuhkan pendekatan ekonomi yang tidak sekadar reaktif, melainkan ideologis dan mem- bumi.
Dipandu Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, diskusi dibuka dengan satu kesimpulan keras: perang dagang hari ini bukan lagi sekadar kompetisi dagang, tetapi babak baru dari ekonomi sebagai instrumen dominasi global. Dunia telah berpindah dari era free trade menuju economic warfare, dan Indonesia tak bisa lagi bermain dengan logika dagang konvensional.
Prabowonomics, dalam tafsir forum ini, tampil bukan sebagai program jangka pendek, melainkan sebagai paradigma kebangsaan. Ia menegaskan kembali kedaulatan, keberpihakan kepada rakyat, serta keberanian menempuh jalur sendiri—meski tak selalu populer di meja ekonomi global.
Wakil Menteri Koperasi, Dr. Ferry Joko Juliantono, menyebut kebijakan ekonomi Presiden Prabowo se- bagai penyimpangan sadar dari neoliberalisme yang dua dekade terakhir mencengkeram Indonesia. “Prabowo tidak hanya menawarkan program, tetapi juga membangun ulang arah. Ini bukan kosmetik, ini refor- masi struktural,” kata Ferry. Ia menegaskan bahwa akar Prabowonomics tumbuh dari keresahan rakyat desa yang selama ini ditinggalkan negara dan hanya berurusan dengan tengkulak serta rente. “Program seperti Koperasi Merah Putih, Klinik Desa, hingga Gudang dan Toko Sembako di desa adalah jawaban konkret atas kerinduan rakyat akan negara yang had- ir,” kata dia.
Dr. Tito Sulistio dari OJK menilai keberanian pemer- intah mengalokasikan Rp1.000 triliun APBN sebagai bentuk investasi langsung kepada rakyat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia. “Itu bukan sekadar biaya, itu investasi pada otak rakyat,”ujar Tito. Namun ia juga menyayangkan lemahnya narasi yang membungkus kebijakan tersebut. “Sayangnya, kebijakan visioner ini tidak disam- paikan dengan bahasa yang menyentuh akar,” kata dia.
Mantan eksekutif industri otomotif Jepang, I Made Dana Tangkas, menekankan pentingnya industrialisasi berbasis desa dan UMKM. “Toyota itu dulu UMKM. Kalau desa hanya jadi pasar, kita tidak akan pernah maju,” ujar Made. “Desa harus jadi produsen.”
Dalam nada yang sama, Dr. Anthony Budiawan men- dorong kembali strategi import substitution industrialization (ISI) yang pernah diperjuangkan Bung Karno. “Meski dianggap usang, ISI tetap relevan. Terutama di tengah rantai pasok global yang timpang dan ber- isiko tinggi,” kata Anthony.
Prof. Perdana Wahyu Santosa dari Universitas Yarsi menyebut perang tarif global sebagai blessing in disguise yang justru membuka peluang ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Namun ia mengkritik posisi tawar Indonesia yang kerap pasif. “Jangan sampai kita jadi negara yang diketok-ketok kepalanya oleh kekuatan asing,” kata dia. “Keberani- an harus dimulai dari dalam negeri.”
Prof. Dian Masyita, PhD, menautkan Prabowonomics dengan nilai-nilai Islam dan UUD 1945. Ia meng- utip Surat Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dari kalangan kamu.” “Pasal 33 UUD 1945 adalah fonda- si moral sekaligus konstitusional dari sistem ekonomi yang berkeadilan,” ujar Dian.
Nada paling tajam muncul dari Dr. Poempida Hi- dayatulloh. Ia menyebut Prabowonomics sebagai “ekonomi Robin Hood”—bukan dalam arti mengambil dari yang kaya, melainkan membangun keadilan dari bawah. “Ini ekonomi yang tidak menunggu per- tumbuhan menetes ke bawah, tetapi mendorong dari akar,” kata dia.
Di tengah perang dagang dan tekanan global yang makin kompleks, forum ini menyimpulkan bahwa Prabowonomics bukan sekadar strategi teknis, tetapi juga strategi ideologis. Ia tidak hanya menjadi reaksi atas perubahan dunia, tetapi pernyataan posisi: bahwa Indonesia tak sedang menunggu nasib, tetapi hendak menuliskannya sendiri.
Menjelang penutupan diskusi, Dr. Ferry menyerukan agar mimpi besar ini dihidupkan bersama. “Dari koperasi desa hingga swasembada energi, ini bukan mimpi elite. Ini mimpi rakyat,” kata dia.
Dr. Syahganda menambahkan bahwa kesadaran akan economic war adalah syarat pertama menuju kemandirian. “Kalau kita tidak siap secara mental dan strategi, maka bangsa ini hanya akan jadi pasar dari narasi orang lain,” ujar Syahganda. “Padahal semua potensi sudah ada. Yang dibutuhkan tinggal keberanian untuk memilih berdiri tegak.”
Prabowonomics, seperti dicatat forum ini, bukan sekadar janji politik. Ia adalah pertaruhan etis. Di ten- gah dunia yang liberal dan oportunistik, Indonesia— jika cukup berani—masih bisa memilih jalan yang adil, mandiri, dan manusiawi. Mungkin itu satu-satunya jalan yang tersisa, dan masih menyisakan harga diri.
FGD ini dihadiri puluhan peserta. Di antaranya: Dr. Ferry Joko Juliantono, Dr. Tito Sulistio, Prof. Dr. Per- dana Wahyu Santosa, Prof. Dian Masyita, PhD, Dr. Poempida Hidayatullah, Dr. Edie Rizliyanto, Dr. Wal- neg Jas, Dr. Siswanda Sumarto, Dr. Anto Sudarto, Ahmad Noer Hidayat, M.P.P., Anthony Budiawan, Poppy Dharsono, I Made Dana Tangkas, dan Dhar- ma Setiawan, MBA.@
