Surplus Beras 3,5 Juta Ton Dibayangi El Niño, Ketepatan Mitigasi Produksi Jadi Kunci Ketahanan Pangan

Share
Share

Indonesia memasuki ancaman El Niño 2026 dengan posisi pangan yang relatif lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Di tengah capaian pemerintah dalam memperkuat produksi beras nasional dan pernyataan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025, GREAT Institute mengingatkan bahwa surplus nasional tidak membuat sektor pangan sepenuhnya terbebas dari risiko. Ancaman El Niño yang menurut pemantauan BMKG telah mencapai kategori sangat kuat dan berpotensi bertahan hingga awal 2027 dapat kembali menguji kemampuan Indonesia mempertahankan produksi padi di berbagai wilayah.

Risiko tersebut menjadi salah satu perhatian dalam GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme. GREAT Institute menilai kondisi pangan nasional memang memberikan bantalan yang lebih baik dibandingkan ketika Indonesia menghadapi El Niño 2023–2024. Namun, angka produksi dan surplus pada tingkat nasional perlu dibaca secara hati-hati karena dapat menyembunyikan perbedaan kerentanan yang cukup besar antarwilayah.

Data Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam analisis tersebut mencatat produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Jumlah tersebut berada di atas proyeksi kebutuhan konsumsi beras domestik Badan Pangan Nasional sebesar 31,2 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus beras lebih dari 3,5 juta ton. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah tidak melakukan impor beras umum sepanjang 2025, sementara untuk 2026 pemerintah masih memproyeksikan tidak melakukan impor beras umum.

Ekonom GREAT Institute Dr. Hastuti menilai produksi maupun cadangan beras nasional masih berada dalam kategori aman. Surplus pada 2025 memberikan pemerintah ruang yang lebih besar dalam menghadapi gangguan iklim dibandingkan episode El Niño 2023–2024. Meskipun demikian, posisi nasional yang relatif aman bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Menurutnya, ketepatan mitigasi produksi padi tetap diperlukan karena kekeringan tidak memberikan dampak yang sama pada setiap wilayah Indonesia.

Perbedaan dampak tersebut terlihat dari pengalaman El Niño sebelumnya. Analisis GREAT Institute terhadap periode 2023–2024 menunjukkan bahwa enam provinsi mengalami kontraksi produksi padi lebih dari 10 persen, yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Namun, penurunan produksi di wilayah-wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya luas panen daripada penurunan produktivitas per hektare.

Bahkan, produktivitas padi di tiga dari enam provinsi tersebut masih mengalami peningkatan. Temuan ini menunjukkan bahwa gangguan produksi akibat El Niño tidak selalu berarti kemampuan lahan menghasilkan padi per hektare turun. Risiko juga dapat muncul ketika petani menunda penanaman, tidak melakukan penanaman, atau ketika luas sawah yang memperoleh pasokan air memadai semakin berkurang. Dengan kata lain, ketersediaan air dan kemampuan mempertahankan luas panen menjadi faktor penting dalam menjaga produksi selama periode kekeringan.

Di sisi lain, persentase penurunan produksi bukan satu-satunya ukuran yang perlu diperhatikan. Sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mengalami kehilangan produksi dalam volume yang jauh lebih besar secara nasional, meskipun secara persentase kontraksinya tidak sebesar enam provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya melihat risiko pangan melalui dua perspektif sekaligus: tingkat kerentanan relatif suatu wilayah dan besarnya kontribusi wilayah tersebut terhadap produksi nasional.

Pada episode El Niño 2023–2024, Jawa Tengah sendiri kehilangan sekitar 736 ribu ton dibandingkan periode baseline. Besarnya kehilangan produksi tersebut tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan gabungan kehilangan produksi dari enam provinsi yang mengalami kontraksi lebih dari 10 persen. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penurunan yang secara persentase terlihat lebih kecil di sentra produksi utama tetap dapat menghasilkan dampak yang besar terhadap ketersediaan beras nasional karena skala produksinya jauh lebih besar.

Karena itu, surplus beras nasional tidak dapat menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan tingkat keamanan pangan. Kondisi agregat dapat terlihat kuat, tetapi risiko produksi dapat terkonsentrasi di wilayah tertentu. Gangguan terhadap sentra produksi utama juga dapat memberikan dampak besar secara nasional, sementara daerah yang lebih rentan terhadap kekeringan dapat menghadapi persoalan produksi dan pasokan pada tingkat lokal.

Temuan dari periode sebelumnya dinilai semakin relevan dengan perkembangan cuaca pada 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG pada Agustus 2026 yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, kondisi curah hujan rendah telah mendominasi lebih dari 90 persen wilayah Indonesia. Episode El Niño kali ini juga diproyeksikan dapat berlangsung hingga awal 2027. Kondisi itu membuat kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya menjadi semakin penting.

GREAT Institute menilai risiko El Niño tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Karena intensitas risikonya telah diketahui, perhatian utama perlu diarahkan pada bagaimana dampaknya dapat ditekan melalui pelaksanaan kebijakan yang tepat. Kesiapan infrastruktur irigasi dan distribusi sarana produksi pertanian ke berbagai wilayah menjadi bagian penting dari mitigasi, terutama bagi daerah yang sedang memasuki periode tanam berikutnya.

Pemerintah sendiri telah menjalankan sejumlah langkah untuk menjaga produksi. Salah satunya adalah percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Infrastruktur irigasi menjadi penting karena pengalaman El Niño sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan luas panen dapat menjadi sumber utama kontraksi produksi di sejumlah wilayah.

Selain penguatan jaringan irigasi, pemerintah juga menjalankan program pompanisasi untuk membantu mengairi sawah yang menghadapi keterbatasan air. Alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk musim tanam 2026 juga menjadi bagian dari langkah yang sedang dilakukan. Namun, GREAT Institute menekankan bahwa keberadaan program saja belum cukup. Ketepatan distribusi dan pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kerentanan masing-masing wilayah.

Mitigasi El Niño juga tidak berhenti pada upaya mempertahankan jumlah produksi. GREAT Institute mengingatkan pemerintah agar memperhatikan stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Ancaman iklim memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan pergerakan harga beras, tetapi gangguan produksi maupun distribusi dapat meningkatkan tekanan harga ketika dampak El Niño semakin terasa.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengerahkan perangkat teknis maupun nonteknis untuk menjaga konsumen dari kenaikan harga beras yang berlebihan. Stabilitas harga menjadi bagian penting dari ketahanan pangan karena keberadaan stok pada tingkat nasional tidak akan sepenuhnya melindungi masyarakat apabila harga di daerah tertentu meningkat akibat gangguan produksi atau distribusi.

Kenaikan harga beras juga memiliki konsekuensi terhadap struktur pengeluaran rumah tangga. Ketika harga pangan meningkat, masyarakat harus mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, ruang belanja untuk kebutuhan lain menjadi semakin terbatas. Tekanan tersebut dapat menjadi lebih berat bagi rumah tangga rentan karena kemampuan mereka untuk mengubah atau menyesuaikan pola pengeluaran relatif lebih kecil.

Atas dasar kondisi tersebut, GREAT Institute mengajukan tiga langkah lanjutan yang dapat menjadi fokus mitigasi.

Pertama, penempatan awal Cadangan Beras Pemerintah dan sarana produksi untuk menghadapi keadaan darurat perlu lebih diarahkan pada wilayah yang memiliki riwayat kerentanan tinggi. Surplus beras yang besar pada tingkat nasional tidak secara otomatis berarti cadangan tersebut tersedia secara merata di seluruh wilayah. Karena itu, penempatan cadangan sebelum gangguan semakin terasa dapat menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko distribusi.

Kedua, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap faktor teknis yang memengaruhi ketahanan produksi. Infrastruktur irigasi merupakan elemen penting, tetapi karakteristik masing-masing wilayah juga perlu diperhatikan. GREAT Institute mengusulkan pemetaan kerentanan produksi pada tingkat wilayah sebagai dasar untuk menentukan jenis dan prioritas intervensi.

Melalui pemetaan tersebut, dukungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mulai dari distribusi sarana produksi, dukungan modal, hingga pendampingan teknis. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan yang sama tidak selalu memberikan hasil yang sama di setiap wilayah karena kondisi air, pola tanam, luas panen, dan kerentanan produksi berbeda-beda.

Ketiga, GREAT Institute merekomendasikan penguatan pemantauan harga beras pada tingkat provinsi. Surplus nasional tidak menjamin bahwa tekanan harga tidak akan muncul di wilayah tertentu ketika produksi maupun distribusi mengalami gangguan. Oleh karena itu, perkembangan harga perlu dianalisis secara bersamaan dengan kondisi produksi, jumlah cadangan, dan kelancaran distribusi pada masing-masing daerah.

Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting karena El Niño dapat memberikan dampak yang berbeda bahkan ketika kondisi pangan nasional secara keseluruhan masih berada dalam posisi aman. Sebagian daerah dapat mengalami kontraksi produksi yang tinggi akibat berkurangnya luas panen, sementara sentra produksi utama dapat kehilangan volume yang besar meskipun persentase penurunannya relatif lebih kecil. Perbedaan tersebut membuat mitigasi yang seragam berisiko tidak menjawab kebutuhan masing-masing wilayah secara tepat.

Kinerja produksi beras 2025 tetap menjadi pencapaian penting yang memberikan Indonesia posisi lebih kuat ketika memasuki episode El Niño saat ini. Produksi sekitar 34,7 juta ton dan surplus lebih dari 3,5 juta ton memberi pemerintah bantalan yang tidak dimiliki dalam skala yang sama pada periode sebelumnya. Namun, GREAT Institute menekankan bahwa posisi nasional yang kuat justru perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan risiko di tingkat daerah.

Dengan demikian, tantangan utama Indonesia menghadapi El Niño bukan semata-mata mengenai apakah stok beras nasional mencukupi. Persoalannya juga mencakup kemampuan menjaga luas panen, memastikan sawah tetap memperoleh air, mendistribusikan sarana produksi ke daerah yang membutuhkan, mempertahankan cadangan pada lokasi yang tepat, dan menjaga distribusi agar tekanan produksi tidak berkembang menjadi lonjakan harga bagi konsumen.

Surplus beras memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi risiko dengan posisi yang lebih baik. Namun, ketahanan pangan selama El Niño akan sangat ditentukan oleh ketepatan mitigasi di lapangan. Perbedaan kondisi antarwilayah, kesiapan irigasi, ketersediaan sarana produksi, pengelolaan cadangan, serta stabilitas harga perlu dibaca sebagai satu kesatuan agar kekuatan produksi nasional benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perlindungan pangan bagi masyarakat selama periode cuaca ekstrem berlangsung.

Sumber:

  1. Tribunnews – Surplus Beras 3,5 Juta Ton Dibayangi El Niño, Pemerintah Diminta Waspada
  2. SINDOnews – Ketepatan Mitigasi Dibutuhkan saat El Nino Menguji Ketahanan Produksi Padi Antarwilayah
  3. Ancaman El Niño di Tengah Surplus Beras
  4. Industry.co.id – GREAT Institute: Ketepatan Mitigasi Dibutuhkan saat El Niño Menguji Ketahanan Produksi Padi Antarwilayah Indonesia
  5. ANTARA – GREAT Institute: Ketepatan Mitigasi Produksi Padi Tetap Diperlukan
  6. Yogya Pos – Ketepatan Mitigasi Dibutuhkan saat El Nino Menguji Ketahanan Produksi Padi Antarwilayah Indonesia