FOCUS GREAT DISCUSSION, Jakarta, 1 April 2026
Oleh : Admin
JAKARTA — “Ini sebuah upaya kontribusi GREAT Institute terhadap permasalahan bangsa yang tengah—dan mungkin akan kita hadapi ke depan seiring perkembangan geopolitik dunia,” kata Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, membuka Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik”, Rabu (1/4/2026) di Jakarta.
Nada itu bukan sekadar formalitas pembuka. Syahganda langsung mengaitkan forum ini dengan realitas global yang sedang bergolak. “Tak bisa dimungkiri, saat ini dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Kita lihat, negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsung dari perang Iran–Israel–Amerika Serikat,” kata dia.
FGD yang dihadiri puluhan peserta itu mempertemukan sejumlah nama yang kerap muncul di ruang publik—dari ahli energi, ekonom, pejabat, hingga pelaku industri. Hadir antara lain Yudo Dwinanda Priaadi, Irwanuddin Kulla, Indra Kusumawardhana, Mohamad Fadhil Hasan, Kukuh Kumara, Ilham Rizqi Sasmita, Hari Budianto (Sekjen AISI—Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), Mayjen TNI Priyanto, Pujo Widodo, Anggawira, hingga Sripeni Inten Cahyani yang bergabung secara daring. Diskusi dipandu peneliti GREAT Institute, Trisha Devita.
Paparan Tim Ekonomi GREAT Institute menjadi salah satu titik pijak diskusi. Mereka menekankan bahwa lonjakan harga minyak global akibat konflik bukan lagi sekadar isu geopolitik, melainkan telah berubah menjadi tekanan fiskal langsung bagi Indonesia.
Dalam materi yang dipresentasikan, harga minyak dunia sempat melonjak hingga mendekati 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya 70 dolar AS.
“Indonesia pasti terimbas perang ini,” kata peneliti GREAT Institute, Yossi Martino. “Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita.”
Dalam salah satu skenario defisit fiskal terburuk yang disusun GREAT, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap PDB dengan asumsi harga minyak bertahan di rentang USD 105-120 per barel. Tekanan ini tidak berdiri sendiri. Presentasi juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar harga minyak dapat menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah, sekaligus mempersempit ruang fiskal negara.
Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi rentan karena cadangan energi nasional relatif tipis—sekitar 20–25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal 90 hari sebagaimana rekomendasi internasional.
Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi. “Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” kata Fadhil.
Ia menjelaskan, rujukan kondisi krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu indikatornya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut. “Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” katanya.
Namun di parlemen, nada kehati-hatian disampaikan lebih tegas. Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak bisa dihindari. “Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata Sartono.
Menurut dia, tanpa langkah struktural, tekanan itu akan berpindah ke sektor lain. “Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci.”
Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto, dekan Fakultas Manajamen Pertahanan UNHAN, menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker. “Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Mayjen Priyanto. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis. “Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tapi keharusan.”
Pandangan serupa disampaikan Mayjen (Purn) Pujo Widodo yang mengingatkan keterbatasan daya tahan energi nasional. “Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel,” kata Pujo, ahli pertahanan dan keamanan itu. Ia mendorong diversifikasi sumber energi, perluasan mitra impor, hingga penguatan sistem keamanan jalur energi global.
Dari sisi industri dan teknologi, diskusi bergerak lebih konkret. Ahli energi terbarukan ,Yudo Dwinanda Priaadi, melihat kondisi ini sebagai momentum. “Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” katanya. Yudo juga menekankan pentingnya elektrifikasi dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai.
Sementara itu, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam menegaskan bahwa batubara masih menjadi tulang punggung alternatif energi nasional. “Produksi batubara kita 817 juta ton per tahun, dengan potensi hampir 100 miliar ton. Ini harus diolah di dalam negeri,” kata Turino. Ia mendorong percepatan gasifikasi batubara sebagai substitusi LPG, mengingat impor LPG Indonesia mencapai jutaan ton per tahun.
Di sektor transportasi, Kukuh Kumara dari Gaikindo mengatakan industri sebenarnya sudah siap beradaptasi. “Kita sudah produksi mesin yang bisa E85 dan ekspor ke Brasil. Tinggal bahan bakarnya tersedia,” katanya.
Hal senada disampaikan Hari Budianto dari AISI. “Motor itu tulang punggung ekonomi masyarakat. Bahkan sejak 2005 kita sudah bisa pakai campuran etanol E5 sampai E10 tanpa perubahan mesin.”
Dari sisi sosial-ekonomi, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, justru mengambil posisi yang lebih pragmatis. “Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu, toh setelah perang bisa turun lagi, dibanding defisit yang makin besar,” kata Jumhur.
Jumhur juga melihat ada sisi peluang di balik krisis. “Para pekerja teknis justru mendapat kesempatan, karena mereka dibutuhkan untuk memitigasi krisis energi.”
Diskusi juga mencatat perlunya perubahan pola konsumsi energi masyarakat. Dalam kajian yang disampaikan, sektor transportasi masih menjadi penyedot terbesar BBM, termasuk dominasi kendaraan pribadi. Hal ini membuat transisi menuju energi alternatif, termasuk kendaraan listrik dan biofuel, menjadi semakin mendesak.
FGD yang berlangsung intens itu akhirnya tidak berhenti pada diagnosis masalah. Sejumlah rekomendasi mengemuka—mulai dari pengendalian subsidi, efisiensi belanja negara, hingga pembentukan satuan tugas khusus untuk menjaga stabilitas fiskal dan energi.
Namun di atas semua itu, satu benang merah terasa kuat: Indonesia tidak lagi bisa menunda pembenahan struktur energi.
Menjelang sore, diskusi ditutup dengan suasana yang lebih cair. Para peserta saling berbincang dalam ramah tamah, dalam nuansa halal bihalal Lebaran 1447 H yang masih terasa hangat di ruang publik. Di tengah tawa dan saling bersalaman, satu kesadaran tampak mengendap: krisis energi bukan lagi ancaman jauh di horizon. Ia sudah berdiri di depan pintu—dan pilihan yang tersedia bukan lagi menunggu, melainkan bersiap.
Terms of Reference Focus GREAT Discussion
Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik
Latar Belakang
Dalam beberapa tahun terakhir, ketahanan energi Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kompleks dan multidimensi, yang bersumber dari dinamika global, keterbatasan domestik, serta persoalan struktural yang belum terselesaikan. Sebagai negara yang telah menjadi net oil importer sejak tahun 2004, Indonesia memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap fluktuasi harga energi global dan gangguan rantai pasok internasional.
Kerentanan tersebut semakin nyata dalam konteks eskalasi geopolitik global. Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, merupakan salah satu titik kritis dalam sistem energi global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah pada periode 2025-2026 telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui USD 100 per barel, mencerminkan tingginya risiko geopolitik dalam pembentukan harga energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pasokan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang berada di luar kendali nasional.
Di sisi domestik, ketahanan energi Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar berupa ketergantungan tinggi terhadap impor energi. Pada tahun 2025, lifting minyak nasional tercatat sekitar 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi BBM mencapai sekitar 232 ribu kiloliter per hari. Produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan, sehingga sebagian besar konsumsi harus dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini semakin diperburuk oleh kondisi lapangan migas yang telah memasuki fase mature, dengan laju penurunan produksi alami yang dapat mencapai 16-20 persen per tahun tanpa adanya penemuan cadangan baru maupun intervensi teknologi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap ketahanan energi bersifat struktural dan berpotensi meningkat tanpa adanya langkah strategis.
Selain aspek pasokan, kerentanan juga tercermin dari keterbatasan infrastruktur energi nasional. Kapasitas penyimpanan BBM yang masih berada pada kisaran 20-23 hari berada di bawah standar minimum nasional dan jauh dari praktik terbaik internasional di 90 hari cadangan. Keterbatasan ini meningkatkan risiko terhadap gangguan pasokan, terutama dalam situasi krisis global maupun gangguan distribusi akibat bencana alam dan perubahan iklim.
Tekanan terhadap sistem energi juga berdampak pada aspek fiskal. Realisasi defisit APBN tahun 2025 yang mendekati batas 3 persen terhadap PDB atau di level 2,92 persen PDB menunjukkan ruang fiskal yang terbatas dalam merespons gejolak energi. Di sisi lain, belanja subsidi energi tetap tinggi, dengan alokasi mencapai Rp 210,1 triliun pada tahun 2026, meningkat sekitar 14 persen disbanding 2025. Namun demikian, skema subsidi berbasis komoditas masih menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran dan belum sepenuhnya melindungi kelompok masyarakat rentan dan miskin.
Dalam menghadapi tekanan tersebut, pengalaman global menunjukkan bahwa negara- negara cenderung kembali pada pemanfaatan sumber energi domestik yang paling tersedia untuk menjaga stabilitas pasokan jangka pendek. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dari peran strategis batubara sebagai sumber energi yang melimpah, dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton per 2024 dan total sumber daya sebesar 97,96 miliar ton. Namun, pemanfaatan batubara masih didominasi untuk pembangkit listrik, sementara potensi hilirisasi menjadi produk bernilai tambah seperti gas sintetis (syngas) dan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG belum dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi energi domestik yang lebih luas, termasuk sumber energi non-konvensional seperti oil shale (serpih minyak) yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar ton serta tar sand sekitar 500 juta ton batuan. Potensi ini menunjukkan bahwa peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional tidak hanya terletak pada peningkatan produksi energi konvensional, tetapi juga pada pengembangan teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alternatif.
Meski demikian, sistem energi nasional masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi lebih dari 80 persen dalam bauran energi primer. Target pengembangan energi terbarukan juga belum tercapai secara optimal. Hal ini diperparah oleh pengelolaan sektor energi yang masih terfragmentasi dan cenderung berfokus pada sektor hulu, tanpa diimbangi dengan penguatan pada sektor hilir, penggunaan akhir energi, serta penguasaan teknologi di sepanjang rantai nilai.
Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, kebutuhan untuk menata ulang sistem energi nasional menjadi semakin mendesak. Diversifikasi sumber energi berbasis potensi domestik harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan fleksibilitas sistem energi dalam menghadapi berbagai risiko. Pemanfaatan energi listrik, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, perlu diperluas secara signifikan. Selain itu, opsi energi jangka panjang seperti nuklir pun tetap membutuhkan atensi sebagai strategi diversifikasi energi nasional.
Sejalan dengan itu, reformasi kebijakan menjadi elemen kunci dalam transformasi energi. Pergeseran dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis penerima manfaat (targeted subsidy) diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Penguatan regulasi, pengembangan teknologi energi, serta peningkatan tata kelola untuk mewujudkan transisi energi yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem energi yang tangguh.
Dalam jangka menengah hingga panjang (5-10 tahun), strategi nasional perlu diarahkan pada pembangunan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik, dengan memperkuat industri energi dari hulu hingga hilir, meningkatkan efisiensi konsumsi, serta mendorong perubahan perilaku penggunaan energi. Dengan meningkatnya kompleksitas risiko global, transformasi sistem energi nasional tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa langkah reformasi yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia akan tetap berada dalam kondisi rentan terhadap guncangan eksternal, baik secara fiskal maupun ketahanan energi.
Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini, yaitu:
1. Mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan ketahanan energi nasional. Melakukan analisis komprehensif terhadap risiko yang dihadapi sistem energi Indonesia, termasuk ketergantungan pada impor, dinamika geopolitik global, keterbatasan infrastruktur dan cadangan energi, serta risiko gangguan akibat faktor iklim dan bencana alam.
2. Merumuskan arah transformasi sistem energi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Mengembangkan kerangka strategis jangka menengah hingga panjang (5-10 tahun) untuk diversifikasi bauran energi berbasis sumber daya domestik, pembangunan ekosistem energi dari hulu hingga hilir, penguatan teknologi energi, serta integrasi aspek lingkungan dalam seluruh rantai nilai energi.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan implementatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Merumuskan langkah konkret yang mencakup efisiensi penggunaan energi, penguatan regulasi dan tata kelola energi, termasuk energi terbarukan, sistem kelistrikan, dan opsi energi masa depan, serta penataan ulang kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan sistem energi.
Waktu dan Tempat
| Hari/Tanggal | : Rabu, 1 April 2026 |
| Waktu | : 12:00 – 17.00 WIB |
| Tempat | : GREAT Institute |
| Jl. Taman Gunawarman Timur No.15, RT.4/RW.2, Selong, Kee. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 |
Penyelenggara Acara
Kegiatan Focus GREAT Discussion ini diselenggarakan oleh GREAT Institute.
Daftar Pembicara Focus GREAT Discussion “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” pada Rabu, 1 April 2026:
Opening Speech:
Dr. Syahganda Nainggolan
Moderator:
Trisha Devita, S.E., M.P.P.
Pemantik:
- Dr. Ir. Mohamad Fadhil Hasan, M.Sc. | Anggota Dewan Energi Nasional
- Dr. Sartono Hutomo, S.E., M.M. | Komisi XII DPR RI 2024-2029
- Mayjen TNI (Purn.) Dr. Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si. (Han) | Ahli Keamanan dan Pertahanan
Narasumber:
- Adrian Nalendra Perwira, S.E., M.S.E. | Peneliti Ekonomi GREAT Institute
- Yossi Martino, S.P., M.S.E. | Peneliti Ekonomi GREAT Institute
- Mayjen TNI Dr. Priyanto, S.I.P. M.Si (Han) | Dekan Fak. Manajemen Pertahanan RI
- Mohammad Jumhur Hidayat | Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
- Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, MM., IPM., ASEAN Eng. | Anggota Dewan Energi Nasional
- Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, M.S. | Ahli Energi Terbarukan
- Turino Yulianto, S.T., M.Si. | Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk
- Kukuh Kumara, Ph.D. | Sekretaris Umum Gaikindo
- Ir. Hari Budianto, S.T., M.T. | Sekretaris Jenderal AISI
- Dr. Anggawira, M.M., M.H. | Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
- Ilham Rizqi Sasmita, S.Si. | CEO Batara Energi
- Daniel F. K. Tampubolon | Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN mewakili Dr. Suroso Isnandar, S.T., M.Sc. | Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN
- Dr. Sri Rahardjo Suwito | Ahli Transportasi dan Logistik
- Irwanuddin H.I. Kulla, S.Si., M.Eng. | Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Ir. Tutuko Wirjoatmodjo, M.Tech. | Konsultan Pengembangan Bisnis dan Produk
- Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, S. I. P., S. H., M. A., M.M., M. H., (GSC)., CIQaR., CIQnR., MOS., MCE., CIMMR.
- Dr. Indra Kusumawardhana, S.Hum, M. Hub. Int. | Ahli Geopolitik dan Energi
- Hatta Taliwang | Aktivis Politik
